Senin, 17 Oktober 2011

SOMPIS Gelar Dialog Multi Stake Holders


Sompis bekerja sama dengan Kompip Solo mengadakan Dialog multi stakeholders di gedung multipurpose RRI Surakarta. tema Dialog Muti Stake Holders dengan Tema : "Peningkatan Kualitas Partisipasi Untuk Keadilan Anggaran" pada hari Selasa, 27 September 2011 bertempat di gedung multipurpose RRI Surakarta, waktu jam 15.00 WIB sampai 16.00 WIB, pada acara on air imoderatori oleh Wiwied dar RRI dan disambung pukul 16.00 WIB - 17.00 WIB pada acara off air dimoderatori oleh Agus Sumarsono dari Kompip. Nara sumber Drs. Anung Indro Susanto (Kepala Bappeda), Shemy Samuel Rory (Ketua Kesekretariatan TKPD/ mantan Ketua Sompis pertama) dan sedianya Muhammad Rodhi (Wakil ketua DPRD) bersedia hadir akan tetapi pada waktunya tidak hadir tanpa konfirmasi. Acara ini dihadiri oleh 50an masyarakat sektoral dari PKL, Becak, Pengamen, Asongan, PRT, PSK, Parkir, Difabel, dan warga Bantaran.
Dialog ini semangatnya adalah untuk menakar kembali kualitas perencanaan partisipatif selama ini untuk mewujudkan keadilan anggaran, diharapkan kedepan ada perbaikan kualitas partisipasi khususnya untuk kelompok sektoral yang sampai hari ini dirasakan belum memenuhi azas keadilan. Keadilan di sini adalah  jaminan partisipasi dan jaminan anggaran untuk kelompok sektoral, ketika hulu dan hilir ini tidak terpenuhi, akhirnya berpotensi pada dampak rasa frustasi masyarakat dalam proses perencanaan bottom up (proses partisipasi) karena kerapkali dikalahkan oleh proses perencanaan top down (proses teknokratik).
Dalam dialog multi stake holders ini, Pak Anung kepala Bappeda menyatakan Sebenarnya tidak bias dikatakan menurun juga karena memang musren kemarin ada yg berbeda, kalau tahun2 sebelumnya musren DKT dilaksanakan secara bersamaan di BAPPEDA, sedangkan untuk tahun ini dilakukan oleh masing-masing  SKPD. Dan memang ada yang tidak melakukan DKT, kalau SKPD tidak melakukan DKT dengan stake holder dan pada waktu nanti terjadi pleno dan stake holder itu datang maka usulan mereka harus di akomodir. Karena hasil dari pleno tingkat kota nanti akan menjadi bahasan di tim perumus untuk memasukan aspirasi-aspirasi yang tidak tertampung dalam DKT
Pembicara kedua Semy Samuel Rory kepala sekretarian Tim TKPKD (Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Derah) Kota Solo menyatakan partisipasi secara kuantitas sudah baik akan tetapi secara kualitas memiliki kecenderungan menurun, hal ini disebabkan karena kurang siapnya dijajaran SKPD terkait dengan kelompok sektoral yang dilayaninya. Di kota Solo sudah bagus dibagi 2 lini dari lini sektoral ada DKT dan lini teritori ada musrenkel, musrencam, sampai murenbangkot. Untuk kelompok Sektoral diharapkan jangan terjebak dengan usulan di wilayah karitatiif hal ini mungkin karena di teritori ada DPK(Dana Pembangunan Kelurahan). Tapi kenali dulu kebutuhan dasarnya teman-teman sektoral apa? Yang pertama  yaitu pengakuan identitas, kedua perlindungan profesi dan perlindungan hukum dan yang ketiga yaitu pelayanan. Ini yang saya perjuangkan ketika saya menjadi ketua Sompis waktu itu untuk mempengaruhi kebijakan hingga muncul DKT (Diskusi Kelompok Terbatas) waktu itu di tahun 2003.ujarnya.
Pada dialog tersebut isu yang cukup mencuat yaitu yang disampaikan Ketua Sompis Gatot Subagyo, mengkrtritisi pada Diskusi kelompok terbatas tahun ini karena tidak semua SKPD melakukan DKT sektoral padahal Perwali No. 27 A tahun 2010 sebagai juklak juknis pelaksanaan musrenbang telah mengaturnya akan tetapi hanya SKPD DPP (Dinas Pengelola Pasar) dan Dinas Kesehatan saja yang melakukan DKT sedangkan Bapermas hanya memberikan daftar usulan tertulis saja. Ini menjadi kendala utama muskrenbang DKT kemarin, pintu masuknya saja tidak dijalankan oleh SKPD bagaimana untuk outputnya, ya tidak tercapai harapan masyarakat sektoral dan tentunya kualitas prencanaannya.
Dari Kepala Bappeda menanggapi bahwa apabila SKPD tidak melakukan DKT sektoral, maka teman-teman sektoral ataupun Sompis bisa menggugat musrenbang untuk diulang dari awal, karena proses Musrenbang ilegal.
Dan Pak Semy menanggapi bahwa perlu pengawasan dari masyarakat, selain sisi SKPD harus memperbaiki DKT minimal awal tahun depan untuk segera melakukan DKT, teman-teman sektoral juga diharapkan juga untuk mulai bulan September ini atau oktober ini sudah mulai belanja masalah di komunitasnya masing-masig untuk dibawa ke forum DKT SKPD nya.(Es)

Jumat, 17 Juni 2011

Sompis Nilai Program relokasi Pemkot Gagal

(Foto : By Sompis)


Solo (Solopos.com)–Kelompok Solidaritas Masyarakat Pinggiran Solo (Sompis) menilai program relokasi pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo gagal meningkatkan strata ekonomi pedagang. Bahkan ratusan PKL diketahui gulung tikar setelah mengikuti program relokasi.
Penjelasan itu disampaikan Koordinator Sompis, Gatot Subagyo kepada Espos Senin (30/5/2011). Pendapat itu disampaikan guna menanggapi pernyataan Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) yang akan melanjutkan program relokasi.
“Dari sisi ekonomi, program relokasi Pemkot kami nilai gagal. Sebab banyak PKL yang jatuh miskin atau gulung tikar setelah direlokasi ke pasar,” katanya.
(kur)